permendagri tentang pemilihan kepala desa. Nilai Tanggung Jawab Pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus bertanggungjawab tidak sewenang-wenang . permendagri tentang pemilihan kepala desa

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Permendagri No 72 Th 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Th 2020 dan Perda Kab Kaur No 1 Th 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Diselenggarakan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kab Kaur; dan b. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar Berikut kami bagikan Peraturan Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang bisa Anda download secara gratis dalam web ini. membuat catatan tentang kinerja kepala desa;. COM – Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. 3. 718 kali: buku iii petunjuk teknis operasional penatausahaan keuangan desa : 10. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2017. Kini persiapan Pilkades 2022 di sejumlah Kabupaten/Kota mulai dimatangkan untuk bisa dihelat usai dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya. Bagi anda yang mempunyai niat untuk membangun desa, dan juga berkeinginan memberdayakan masyarakat agar lebih maju, serta telah berusia paling rendah 25 tahun. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan. Sementara itu menurut Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 pasal 1 (5), Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum,. Kemudian, beliau pun membahkan, bila merunut, ataupun menilik aturan yang ada, sebut saja UU Desa dan juga Permendagri. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 telah mengatur secara jelas tentang tata cara pemilihan kepala desa. (Cek: Poin 7 dan 12 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014). 12. Selanjutnya pada Pasal 3 menyatakan bahwa “Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh. Laporkan Penyalahgunaan Blog berisi kumpulan produk hukum Indonesia. BAB II PENGANGKATAN KEPALA DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 2 (1) Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai perpanjangantangan negara yang dekat dengan TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DONGGALA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. ABSTRAK: Proses Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu bagian penting dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan di desa sehingga diperlukan pengaturan yang cermat dan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun. (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan. go. 5. Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019. 82 Tahun 2015. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) diubah sebagai berikut: 1. Tentang. Post navigation. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;. 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pilkades, Dirjen Bina Pemerintah Desa, Nata Irawan, SH, MSi menyampaikan beberapa poin diantaranya yaitu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk. Dari pertimbangan sebagaimana disebut diatas, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 25 November 2020 di Jakarta dan diundangkan Direktur Jenderal. MusyawarahDesa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu hari ini (25/11) suksesdigelar di 2 desa yaitu Desa Sendangsari Kecamatan Pengasih dan Desa DonomulyoKecamatan Nanggulan. Hal ini berbeda pengaturannya dengan calon kepala desa yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil yang sudah jelas pengaturannya dalam Permendagri tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 47 yang menyatakan bahwa Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina. pengisian penjabat kepala daerah dalam masa transisi menuju pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak nasional 2024 merupakan kebijakan pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dan DPR. 13. 1221 -3- Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) diubah sebagai berikut:. TENTANG DATABASE PERATURAN. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015. U. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pertimbangannya karena darurat. 1) Untuk Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari pada anggota BPD dan Perangkat Desa 2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pemeriksaan Identitas Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan lengkapnya berikut. Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa 4. go. PP 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Merdeka. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 2021. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berada pada kepala desa, namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam undang-undang ini dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota, dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. Download. 2017/NO. Ditetapkan Tanggal. Sesuai Permendagri No. 82. 111 TH 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA. Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Desa (Ser. Gambar 10 Timeline Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak 28 Gambar 11 Timeline Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu 29. 2092, bulelengkab. Akan tetapi, dokumen LPPD disertai lampiran-nya adalah refleksi dari bobot pencapaian kegiatan pemerintahan desa selama 1 (satu) tahun anggaran. 2015-12-31. Atau dapat di cek pada artikel : KUMPULAN PERMENDAGRI TENTANG DESA. Secara garis besar SE Mendagri tersebut berisi mengenai. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan. bahw a berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang. Permendagri tentang Pemilihan Kepala Desa. Suradi meminta para kades baru dapat mengikuti aturan sesuai dengan regulasi. 1. 467 kali Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa. Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih. Tonggak sejarah. Reject. Masa jabatan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 39 ayat (1) dan (2). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang. NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Permendagri No. Tahun. Kita menaruh harapan besar kepada pemimpin-pemimpin kita di daerah. Disitu disebutkan, bahwa syarat utama, bila warga ingin menggunakan hak pilihnya, maka mereka harus terdaftar lebih dulu sebagai pemilih. Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya APBD untuk melangsungkan pemilihan secara bergelombang. See Full PDF. 11. 4 UU 6/2014, Pasal 56 ayat (1) jo. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten/Kota; b. 65 Tahun 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri. 110/2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pasal 7 huruf b dan Pasal 8 Permendagri No. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1. Artinya, Bagi anda yang mempunyai keinginan untuk menjadi kepala desa di luar dari desa anda sekarang sudah bisa. 10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia,. December 31, 2019 admin Comment (0) Permendagri Nomor 82 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Sanksi baik bagi calon kepala desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan pasal (44E), di antaranya yaitu berupa. (ANTARA/Muhsidin) Biak (ANTARA). Pemilihan Kepala Desa di Indonesia diatur lewat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang. Syarat Calon Kepala Desa Menurut Undang-Undang. Download Permendagri Nomor 65 Tahun 2017. ABSTRAK: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47A ayat (1) Permendagri No 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; bahwa guna memberikan petunjuk operasional terhadap pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa perlu disusun Petunjuk Pelaksanaannya;. Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (selanjutnya disebut Permendagri No. Persyaratan Bintara TNI AD Dan Tata Cara Mendaftar 2023. Tentara AL adalah Alat Pertahanan Negara. Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa, Tim Pengendali, Panitia Pemilihan, Tahapan Pelaksanaan, Biaya Pemilihan Kepala Desa, Mekanisme Pengaduan dan Penanganan Konflik, serta Ketentuan Peralihan. Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019. Setelah pasangan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah terpilih dan dilantik, Kepala Daerah dapat langsung melaksanakan tugasnya, yaitu:1 1. Ketentuan Pasal 42 Permendagri NO. 611, peraturan. Berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Pasal 44A, protokol kesehatan itu meliputi hal-hal berikut. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. ID; 14 HLM. 2019. "Memfasilitasi penerapan e-voting. PERMENDAGRI. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email [email protected] Kesatu Tahapan Persiapan Paragraf1 Umum Pasal 10 (1) Pembentukan Panitia Pemilihan anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa (2) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. BN = Berita Negara. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2020. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, musyawarah. Pasal 42 berbunyi: (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu. com Permendagri No 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Desa | Berikut ini merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa beserta file download nya dalam bentuk format PDF: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Permendagri Nomor 82 Tahun 2015. Berikut kami bagikan Peraturan Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang bisa Anda download secara gratis dalam web ini. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Bagi anda semua yang ingin mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa, anda harus sudah mengetahui berbagai. E. Permendagri No. Catatan Berita - UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat (2023) 3 2. Permendes No. Glosarium. SURAT EDARAN MENDAGRI: Tempat Penetapan: JAKARTA: Tanggal Penetapan: 21 January 2020:. 72/2020) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Menimbang : a. 625 kali:. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 6. Selanjutnya, pengaturan tentang Pilkades serentak juga diatur secara khusus dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak. ABSTRAK: Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, perlu diatur secara rinci mengenai rangkaian pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa dalam bentuk petunjuk teknis. 2017, No. Baca : Download Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa D alam artikel ini bukan hanya sekedar penjelasan mengenai Permendagri No 65 Tahun 2017. Menanggapi hal tersebut dan memastikan kebenaranya atas isu yang. 022 kali: permendagri nomor 66 tahun 2017 tentang perubahan atas permendagri nomor 82 tahun 2015: 18. 6 tahun 2014 tentang Desa dan turunannya. com; Berita;. menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu; i. Sementara itu menurut Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 pasal 1 (5), Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum,. Semoga dengan surat saran dari Mendagri ini dapat kemudian ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota se Indonesia dengan menunda sementara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Permendagri 84/2015 tentang SOTK pemerintah desa . 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri. id - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merilis Peraturan. (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa. 65 Tahun 2017 Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri No. Pasal 18 ayat! (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; 2. Tugas Panitia Pilkades 2021. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); . Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa DISINI. Nomor 72 Tahun 2020 Tentang. buku ii petunjuk teknis operasional pelaksanaan keuangan desa : 08 februari 2022 | 3. 12. (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahu n. JAKARTA, suaramerdeka-jakarta. Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang SPM DESA 18. COM | Permendagri 54 Tahun 2019 merupakan peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Persyaratan Calon Kepala Desa Menurut Permendagri Terhitung sejak berlaku UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hingga saat tulisan ini Kami terbitkan, terdapat 2 Permendagri yang ditetapkan oleh Mendagri yang mengatur tentang syarat calon Kepala Desa. GO. bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan. Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa: Permendagri: 66: 2017: Perubahan Atas Permendagri Nomor. 5. 2018/No. PERATURANPEDIA. Kepala Desa kepada panitia pemilihan tingkat Desa, calon. Kepala Desa kepada panitia pemilihan. kumpulan peraturan perundang-undangan tentang desa: 10 maret 2022 | 478 kali: permendagri nomor 119 tahun 2019 mengenai iuran jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa : 09 februari 2023 | 204 kali: tp pkk desa kunjungi posyandu tingkat rw untuk tingkatkan kesehatan masyarakat: 14 november 2022 | 18. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada 2 Agustus 2017 menandatangani Permendagri 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa atau BPD ini mengatur tatacara pencalonan, kriteria, hingga pendanaan BPD di Desa. Pemilihan kepala desa antarwaktu - Download as a PDF or view online for free. Secara umum, pengaturan tugas, fungsi, dan kewajiban RT dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (“Permendagri 18/2018”). Nilai Tanggung Jawab Pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus bertanggungjawab tidak sewenang-wenang . 28 Kali Danramil Menggala Hadiri Penetapan DPT Pemilihan. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar waktu diatut dalam Permendagri No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa PERMENDAGRI No. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Kumpulan Permendagri Terbaru, Permendagri tentang Desa terbaru. (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan.